Akun Kripto Indonesia Tembus 23,51 Juta, Transaksi Naik 32 Persen
OJK mencatat 23,51 juta akun kripto di Indonesia pada September 2026, dengan transaksi Rp30,56 triliun yang naik 31,96 persen dari Agustus. Transaksinya melonjak, tapi akunnya nyaris stagnan.

Jumlah akun kripto Indonesia mencapai 23,51 juta pada September 2026. Angka itu disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Oktober 2026 yang dirilis 5 November 2026. Di bulan yang sama, nilai transaksi kripto mencapai Rp30,56 triliun, naik hampir 32 persen dibanding Agustus.
Yang menarik, pertumbuhan transaksi jauh lebih kencang daripada pertumbuhan akun. Akun hanya naik 1,29 persen, sementara transaksi melonjak 31,96 persen. Artinya, yang bertambah bukan terutama pemain baru, melainkan aktivitas pemain yang sudah ada.
Artikel ini membahas angka-angka OJK itu satu per satu, siapa saja pemain berizin di baliknya, dan apa artinya buat orang Indonesia yang memakai kripto. Ini artikel edukasi, bukan nasihat keuangan.
Angka-angka OJK September 2026
Data ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, dalam konferensi pers virtual RDKB OJK pada Kamis, 5 November 2026. Data perdagangan kripto yang dilaporkan masih merujuk pada September 2026, bukan Oktober.
| Indikator | Agustus 2026 | September 2026 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Akun konsumen | 23,21 juta | 23,51 juta | Naik 1,29% |
| Nilai transaksi kripto | Rp23,16 triliun | Rp30,56 triliun | Naik 31,96% |
| Transaksi derivatif aset keuangan digital | – | Rp5,8 triliun | Naik 27,19% |
Transaksi derivatif aset keuangan digital (AKD) mencapai Rp5,8 triliun, tumbuh 27,19 persen secara bulanan. OJK juga mencatat Indonesia memiliki dua bursa aset kripto, yaitu PT Central Finansial X (CFX) dan PT Fortuna Integritas Mandiri (ICEX), serta 28 pedagang aset keuangan digital (PAKD) berizin. Total ada 34 entitas yang sudah disetujui perizinannya di ekosistem perdagangan aset kripto per 22 September 2026, terdiri dari 2 bursa, 2 lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, 2 kustodian, dan 28 PAKD.
Transaksi Naik, Akun Nyaris Stagnan
Selisih antara pertumbuhan transaksi dan pertumbuhan akun ini patut diperhatikan. Nilai transaksi naik 31,96 persen dalam sebulan, tapi jumlah akun kripto Indonesia hanya bertambah 1,29 persen. Kalau pertumbuhan ini didorong pemain baru, akunnya seharusnya ikut melonjak. Yang terjadi justru sebaliknya: orang yang sama, bertransaksi lebih banyak.
Ada beberapa penjelasan yang mungkin. Pertama, pasar sedang aktif. September 2026 adalah bulan yang ramai, dan aktivitas jual beli meningkat di semua bursa. Transaksi derivatif aset keuangan digital juga ikut naik 27,19 persen menjadi Rp5,8 triliun, yang menunjukkan aktivitas tidak hanya datang dari jual beli koin biasa, tapi juga dari produk turunan. Kedua, nilai transaksi adalah akumulasi aktivitas selama sebulan, bukan ukuran harga. Kenaikan nilai transaksi tidak secara otomatis mencerminkan kenaikan harga Bitcoin maupun aset kripto lainnya, karena nilai transaksi adalah akumulasi aktivitas jual beli selama periode tertentu. Ini penting, karena banyak orang menyamakan ramainya transaksi dengan naiknya harga, padahal keduanya hal yang berbeda.
Buat konteks, harga Bitcoin sendiri justru sedang tertekan di pertengahan November 2026, diperdagangkan sekitar 63.800 dolar Amerika, turun sekitar 21 persen dari level di atas 81.000 dolar pada awal November. Jadi, ramainya transaksi di September tidak menjamin harga akan terus naik. Pasar kripto tetap pasar yang fluktuatif, dan angka transaksi yang besar bisa datang dari jual maupun beli.
Siapa Saja yang Berizin
Ekosistem kripto Indonesia sudah jauh lebih tertata dibanding beberapa tahun lalu. Sejak 10 Januari 2025, pengawasan aset kripto berpindah dari Bappebti ke OJK, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan PP 49/2024. Aturan mainnya diatur lewat POJK Nomor 27 Tahun 2024, yang kemudian diperbarui lewat POJK Nomor 23 Tahun 2025.
Pada 19 Desember 2025, OJK merilis daftar resmi pedagang aset keuangan digital dan aset kripto yang sudah berizin dan terdaftar. Per 22 September 2026, seluruh pedagang yang tercantum sudah berstatus PAKD berizin, tanpa lagi kategori calon PAKD. Beberapa nama yang tercantum di daftar itu antara lain Indodax, Tokocrypto, Pintu, Pluang, Nobi, dan Triv. Dua bursanya adalah CFX dan ICEX.
Buat pengguna, daftar ini penting. Bertransaksi di platform berizin berarti ada pengawas yang bisa dimintai pertanggungjawaban, dan aset konsumen dilindungi aturan penyimpanan yang ditetapkan OJK. Pasal 81 ayat 1 POJK Nomor 27 Tahun 2024 secara tegas mewajibkan pedagang menjaga keamanan aset konsumen dan bertanggung jawab atasnya. Platform yang tidak berizin tidak punya perlindungan semacam itu, dan pertumbuhan akun kripto Indonesia yang mencapai 23,51 juta ini terjadi di tengah ekosistem yang makin tertata seperti ini.
Industri Menyoroti Literasi dan Keamanan
Pertumbuhan yang cepat ini disambut industri dengan catatan. Chief Marketing Officer Indodax, Aloysia Dian, menilai peningkatan aktivitas perdagangan perlu diimbangi dengan pemahaman konsumen yang lebih baik, termasuk soal risiko, transparansi informasi, dan keandalan layanan. Peningkatan partisipasi, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan kualitas keterlibatan investor.
OJK sendiri menyoroti perlindungan konsumen dan keamanan. Lewat POJK Nomor 27 Tahun 2024, OJK mewajibkan pedagang menjaga keamanan aset konsumen dan bertanggung jawab atasnya. OJK juga menekankan penguatan deteksi penipuan, pemantauan transaksi, kesiapan penanganan insiden, pengendalian internal, dan koordinasi antar pihak untuk menghadapi peningkatan risiko siber. Sorotan ini bukan tanpa alasan: pada September 2026, sebuah insiden keamanan siber yang melibatkan salah satu platform aset kripto global sempat menjadi perhatian masyarakat luas.
Direktur Operasional Bittime, Ryan Lymn, menilai pertumbuhan pasar menjadi momentum bagi industri untuk mengembangkan pilihan instrumen investasi digital. Salah satu yang mulai dilirik adalah tokenisasi saham, yang memungkinkan saham diperdagangkan dalam bentuk token digital. Ini masih tahap awal, tapi menunjukkan arah industri yang makin melebar dari sekadar jual beli koin.
Apa Artinya buat Pengguna di Indonesia
Buat pengguna biasa, angka 23,51 juta akun kripto Indonesia ini menunjukkan satu hal: kripto di Indonesia bukan lagi hobi segelintir orang. Hampir 24 juta akun konsumen tercatat di platform berizin. Tapi angka itu juga perlu dibaca dengan hati-hati. Satu orang bisa punya lebih dari satu akun, di lebih dari satu platform, jadi 23,51 juta akun bukan berarti 23,51 juta orang.
Kedua, kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah, dan kripto tidak bisa dipakai untuk membayar barang atau jasa. Fungsi kripto di Indonesia adalah sebagai aset yang diperdagangkan, bukan sebagai uang. Ini penting dipahami sebelum ada yang mengira kripto bisa dipakai seperti uang tunai.
Ketiga, sebagian besar transaksi kripto memakai stablecoin sebagai perantaranya. Stablecoin seperti USDT dan USDC dipakai sebagai pasangan dagang karena nilainya dipatok ke dolar Amerika, sehingga trader bisa masuk dan keluar pasar tanpa harus bolak-balik ke rupiah. Memahami stablecoin sama pentingnya dengan memahami Bitcoin, karena di situlah sebagian besar volume perdagangan kripto berputar.
Yang terakhir, dan paling penting: angka transaksi yang naik bukan janji keuntungan. Transaksi Rp30,56 triliun dalam sebulan menunjukkan pasar yang aktif, bukan pasar yang pasti untung. Harga bisa turun secepat naiknya, seperti yang terjadi pada Bitcoin di November 2026. Kalau kamu baru mau masuk, mulailah dari platform berizin, pahami risikonya, dan jangan pernah memakai uang kebutuhan pokok untuk bertransaksi. Pastikan juga akunmu aman dengan passkey dan ikuti panduan cara mengamankan smartphone sebelum bertransaksi. Artikel ini edukasi, bukan nasihat keuangan.


